Pers Cina Peranakan Masa Pergerakan Nasional

Pendahuluan

Pers memiliki posisi penting pada masa pergerakan nasional. Seiring berjalannya roda modernisasi dan menggeloranya ide nasionalisme, kebutuhan akan informasi meningkatkan penyebaran komunikasi massa melalui media cetak.  Proses industrialisasi dan modernisasi dibidang ekonomi dan pendidikan telah melahirkan kelompok sosial baru dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal tersebut segera diikuti oleh meningkatnya tingkat kemampuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan.

 Di era pergerakan nasional, informasi merupakan kebutuhan yang penting. Keberadaan pers dianggap sebagai salah satu syarat terbentuknya masyarakat modern. Hal tersebut buktikan oleh pemanfaatan surat kabar atau majalah oleh partai atau organisasi politik lainya. Sebagai contoh,  dimanfaatkannya surat kabar Oetoesan Hindia oleh organisasi Sarekat Islam sebagai corong politik,  in 1918 he joined to the youth movement Jong Java, to write for the SI newspaper Oetoesan Hindia (Indies Mesenger).[1]

Secara kultural, orang Cina yang bermukim di Indonesia dibedakan menjadi dua, Cina peranakan dan Cina totok. Perbedaan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan sosial termasuk dalam bidang pendidikan.[2]  Namun tidak dalam industri pers, tokoh-tokoh baik dari golongan Cina totok maupun Cina peranakan sama-sama berperan aktif dalam dunia jurnalistik.

Pentingnya pers sebagai salah satu infrastruktur masyarakat modern menjadikan industri pers dan percetakan muncul sebagai bidang ekonomi baru yang potensial. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki, orang Cina kemudian berhasil mengakumulasikan keuntungan dan modalnya sehingga mereka pun secara lambat namun pasti bergerak menguasai perekonomian skala menengah, seperti yang tergambar dalam industri pers.

Sejarah pers di Indonesia sendiri menampilkan peran Indo-Eropa, orang-orang Cina baik Cina totok maupun Cina peranakan dan sedikit peran pribumi sebagai aktor utama. Surat kabar Eropa kebanyakan berisi tulisan-tulisan mengenai tanah jajahan dan keterkaitannya dengan Jepang.[3] Dalam pers Cina, selain berisi ide-ide pemikiran nasionalisme Tionghoa, dan tulisan mengenai pergerakan nasionalisme Indonesia, sekitar tahun 1930-an surat kabar Cina juga didominasi oleh tulisan-tulisan yang bernadakan anti-Jepang

Hubungan pers Cina dan pergerakan nasional serta ide nasionalisme dalam historiografi yang dihasilkan sering ditampilkan dalam gambaran yang mekanis. Perananan surat kabar atau pers tertentu hanya dilihat dari keberpihakan politik, bahasa yang digunakan dan aliran politik yang dianut pers tersebut. Orang-orang Cina dalam pers mungkin tidak terlibat langsung dalam pergerakan nasional atau pers nasional, namun keberadaanya yang ditunjang kekuatan ekonomi memungkinkan untuk mempengaruhi eksistensi kaum pergerakan di Indonesia.

Industri Pers Cina Peranakan

Surat-surat kabar Cina Indonesia baru muncul pada abad ke-20. Surat-surat kabar tersebut dikelompokan menjadi pers berbahasa Melayu dan berbahasa Tionghoa (Cina). Kelompok yang pertama dikelola oleh orang-orang Cina peranakan, sedangkan kelompok kedua dikelola oleh orang-orang Cina totok.

Pers Cina peranakan sendiri dapat dikatakan baru benar-benar muncul setelah masuknya pengaruh gerakan Pan-Cina di Jawa. Pengaruh tersebut dimanifestasikan dalam bentuk suatu renaissance budaya dan menyadarkan orang-orang Cina tentang pentingnya kelompok. Sejak saat itu penerbit-penerbit utama Cina peranakan mulai menerbitkan sejumlah surat kabar. Beberapa surat kabar Cina peranakan pada awalnya masih menggunakan orang-orang Belanda sebagai redaktur karena dianggap memberikan kekebalan yang lebih besar terhadap polisi.

 Surat kabar Cina peranakan pertama, Li Po di terbitkan  di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam perkembangannya, tahun 1920-an orientasi politik dalam pers Cina mulai berkembang. Surat-surat kabar besar seperti Siang Po, Sin Po, dan  Sin Tit Po  lahir mewakili tiga aliran politik yang berbeda. Pers yang menerima ideologi nasionalisme secara penuh, pers yang bersifat netral dan pers yang lebih mendukung pemerintah kolonial Belanda.

Peta kehidupan jurnalistik di Jawa terpaku jelas dalam kekuatan ekonomi masing-masing golongan. Dengan didukung oleh kemampuan ekonomi yang memadai, orang-orang Belanda mampu menghasilkan pers yang bermutu dan modern baik dari segi kualitas redaksional, pemasaran maupun teknik percetakan. Berlawanan dengan kondisi pers Belanda, pers pribumi yang lahir kemudian dilihat dari segi mutunya dianggap masih rendah. Pers pribumi tidak dtunjang dengan dewan redaski yang berwenang, administrasi yang baik, atau tenaga-tenaga yang terdidik.

Berbeda dengan kedua kelompok pers yang perkembangannya selalu memantulkan nuansa politik, pers Cina termasuk didalamnya pers Cina peranakan  muncul dengan orientasi yang berbeda. Pers Cina murni lahir sebagai aktivitas bisnis dengan tujuan utama mencari keuntungan ekonomi. Walaupun terkadang harus bergesekan dengan permasalahan politik, pers Cina relatif lebih bebas dibandingkan dengan dua kelompok pers lainnya.

Dukungan permodalan yang kuat menjadikan pers Cina mempu menampilkan wajah penerbitan dengan mutu yang tidak kalah tinggi dibandingkan dengan pers orang-orang Belanda. Bahkan pers Cina memiliki kelebihan lain yang membuatnya berkembang lebih luas. Kelebihan tersebut diantaranya, Bahasa Melayu yang digunakan sehingga membuat pers Cina lebih banyak menyentuh masyarakat pribumi luas.

Keuntungan lain yang dimiliki pers Cina adalah mereka memiliki sendiri mesin-mesin percetakan, dukungan finansial yang kuat dan tenaga ahli yang mampu mereka bayar. Berbekal kemampuan tersebut, pers Cina mampu menghasilkan terbitan-terbitan yang bermutu. Kualitas pers Cina tampak dalam kertas yang digunakan, bentuk grafis, warna tinta yang digunakan dan tentu saja kandungan berita yang disajikan.

Pers Cina cenderung tidak mengalami kesulitan keuangan. Disamping mereka memiliki pasaran yang jelas,  pers Cina didukung oleh infrastruktur yang memadai. Untuk keuangan, pers Cina didukung oleh perbankan dan berbagai pemasukan tetap dari langganan dan iklan. Bagi pers Cina yang mengalami kesulitan keuangan mereka dapat berafiliasi dengan kelompok usaha besar, seperti yang pernah dilakukan oleh surat kabar Keng Po terhadap perusahaan Oi Tiong Ham Concern ketika mengalami kesulitan keuangan.

Di bidang periklanan, pers Cina mendapatkan suplai dan kepercayaan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa periklanan untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Sementara itu dari aspek politik boleh dikatakan pers Cina tidak pernah ada yang terkena permasalahan hukum (delik pers) sebagai akibat dari dimuatnya hatzai artikelen (artikel yang menebarkan kebencian). Pers Cina dipandang netral sehingga dianggap tidak berbahaya. Oleh karenanya penguasa Belanda lebih bersikap lunak  terhadap pers Cina.

Pandangan Van Hestert, kebanyakan surat kabar yang terbit di Hindia Belanda dipimpin oleh seorang direktur yang memiliki tugas rangkap. Selain perusahaan penerbitan, seorang direktur biasanya merangkap tugas sebagai manajer bisnis dan pemasaran, direktur keuangan, pemimpin redaksi, atau bahkan teknisi. Hal ini menunjukan bahwa penyelenggaraan pers pada waktu itu belum memiliki sistem manajemen yang baik, dimana pembagian kerja secara profesional belum dapat tercapai.

Seorang direktur perusahaan penerbitan pers atau kepala editor yang merupakan seorang pemimpin intelektual atau politisi memiliki pengaruh luas terhadap isi dan pandangan politik  pers yang diterbitkan.

    Surat kabar Sin Po dipimpin oleh Kwee Hing Tjiat dan Tjo Bou San dikenal  sebagai intelektual dan politisi yang cukup berpengaruh sehingga Sin Po muncul sebagai motor penggerak aliran politik yang cukup besar pengaruhnya dikalangan Cina peranakan.[4]

Pers Cina Peranakan Dan Nasionalisme Indonesia

Pergerakan nasional muncul sebagai ide perlawanan terhadap politik kolonial Belanda. Keberadaan pers menjadi pendukung laju pergerakan nasional di Indonesia. Kehidupannya terus berkembang meskipun keberadaannya terus menerus diancam kebijakan pembredalan oleh pemerintah kolonial, all branches of writing expanded rapidly in Indonesia. In 1918 there were already about 40 newspapers published, mostly in Indonesia; by 1925 there were about 200; by 1938 there were over 400 dailies, weeklies and monthlies.[5]

Ide pergerakan nasional muncul sebagai kekuatan historis masyarakat pribumi yang juga berpengaruh terhadap pers Cina peranakan. Aspek yang paling mudah dipertimbangkan dalam melihat hubungan pers Cina dengan nasionalisme Indonesia adalah aspek politik. Pers Cina peranakan dipergunakan oleh tokoh pergerakan untuk menyebarkan ide-ide perjuangan pergerakannya. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan efektivitas pers Cina.

    Pers Cina dianggap relatif aman karena posisinya yang netral, sedangkan pers pribumi lebih mudah terdeteksi dan akhirnya dibredel dan pemimpin atau penyumbang pemikirannya ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda.[6]

            Pandangan politis yang ditampilkan dalam pers Cina umumnya menunjukan pandangan para pemilik, staf redaksi dan pembaca langganan yang mendukung pers tersebut. Secara garis besar spektrum politis pers Cina terbagi atas tiga kelompok besar.

            Kelompok  pertama Pers Cina tampil sebagai wakil pers yang menerima penuh ideologi nasionalisme Indonesia. Kelompok ini tidak diragukan lagi peranannya dalam menyebarkan ide nasionalisme Indonesia, terutama dalam masyarakat Cina peranakan. Kelompok pertama ini diwakili oleh surat kabar Sin Tit Po.

Kelompok kedua dan ketiga, memilih netral dan tetap pada pendiriannya. Kelompok kedua memilih nasionalisme Cina daratan sebagai orientasi politik. Sementara kelompok ketiga bersikap konservatif mempertahankan identitas etniknya dan memilih berorientasi politik dengan lebih mendukung  pemerintah kolonial Belanda. Kelompok kedua diwakili oleh surat kabar Sin Po yang menganut aliran nasionalisme Tionghoa.[7] Kelompok ketiga diwakili oleh kabar Siang Po dan Pelita Tionghoa.

            Meskipun Sin Po yang mewakili kelompok kedua berhaluan nasionalisme Tionghoa tidak berarti mereka mengabaikan perjuangan nasional Indonesia. Sin Po senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Nasionalis Indonesia dan nasionalis Tionghoa pada masa itu belum memikirkan adanya peluang pertentangan kedua nasionalisme tersebut setelah Indonesia merdeka. Yang dipikirkan hanyalah bahwa mereka memiliki musuh yang sama, pemerintah kolonial Belanda.[8]

     Soekarno mengatakan pada Tjoe bahwa ia lebih menghargai orang Tionghoa yang menyokong pergerakan Indonesia tanpa menghiraukan bahaya, dibandingkan dengan mereka yang mau menjadi orang Indonesia akan tetapi semata-mata karena ingin mendapat keuntungan.[9]

Hubungan antara pers Cina dan nasionalisme Indonesia dapat dilihat melalui fungsi utama pers, yaitu sebagai media komunikasi massa.  Pers Cina memberikan informasi yang  jernih dan opini-opini dari tokoh terkemuka sehingga pemikirannya dapat tersebar secara luas dan dapat menjadi pegangan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah sosial yang ada.

Pers dalam hal ini menjadi barometer perasaan kolektif dan menjadi wakil dari opini publik. Apa yang dirasakan masyarakat Cina peranakan yang tercermin melalui surat kabar dan terbitan lainnya secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran bangsa Indonesia akan identitas bangsanya.

   Semua hal yang yang dikatakan dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Cina    terkemuka seperti Tjou Bou San, Kwee Hing Tjiat, Kwee Tek Hoay, Liem Koen Hian, Kwee Kek Beng memberikan manfaat secara tidak langsung bagi bangsa Indonesia dalam memupuk kesadaran dan mendorong penemuan identitas dan martabat masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. [10]

Tulisan-tulisan dalam pers Cina peranakan yang mendapat pengaruh dari gerakan nasioanalisme Tionghoa juga memiliki imbas terhadap bagian-bagian dari reaksi bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial, also of importance was the strong reaction generated by Indonesian contact with the hauteur and political agressiveness manifested by Indies Chinese as a result of the contagion of the ideas og Chinese Nationalism.[11]

Pada masa pergerakan nasional, pers nasional (pers pribumi) sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh pemerintah kolonial. Kehidupan pers terus menerus diancam kebijakan pembredelan dan delik pers. Seperti yang pernah dialami surat kabar pribumi Doenia Bergerak, tiga buah artikel dalam Doenia Bergerak yang bertemakan ketidakbenaran orde kolonial terkena persdelict (delik pers), dan  pemimpinnya Mas Marco Kartodikromo harus menjalani hukuman penjara di kota Semarang selama 8 bulan. [12] Dalam keadaan politik yang mengancam, keberadaan surat kabar Cina yang relatif aman menjadi salah satu sumber dan media penting dalam mengetahui dan mendorong laju pergerakan nasional.

             Beberapa pers pribumi baik itu surat kabar maupun majalah pada awal perkembangannya menggunakan berbagai fasilitas yang dimiliki orang-orang Cina dalam perusahaan penerbitannya, seperti percetakan, permodalan, dan tenaga ahli editorial. Majalah Darmo Kondo milik Budi Utomo yang terbit di Surakarta pada awalnya dimiliki dan dicetak oleh Tan Tjoe Kwan, sedangkan redaksinya dipimpin oleh Tjhie Siang Ling yang mahir dalam kasustraan Jawa. [13]Beberapa surat kabar lain yang juga bekerja sama dengan modal Cina antara lain surat kabar Kebangoenan yang diterbitkan di Jakarta dicetak dipercetakan Siang Po dan memuat artikel-artikel bersamaan dengan Siang Po sekurang-kurangnya pada periode awal.[14]

            Bentuk kerja sama lainnya adalah dipekerjakannya wartawan-wartawan Indonesia dibeberapa surat kabar Cina peranakan. Orang-orang seperti Saeroen, W.R Soepratman, D. Koesoemaningrat, Bintarti, Sudarjo Tjokrosisworo, dan J.D Syaranamual merupakan wartawan-wartawan Indonesia yang bekerja diberbagai surat kabar Cina peranakan. Disamping memperoleh imbalan ekonomis dari pekerjaannya, mereka juga mempelajari teknik pengelolaan surat kabar Cina yang kemudian mereka terapkan pada pers nasional atau pers pribumi.

            Kemampuan finansial tinggi pers Cina mampu membayar narasumber dan staf ahli yang tinggal di luar negeri. Perolehan berita-berita luar negeri baik menyangkut informasi mancanegara maupun tentang Indonesia sendiri kemudian dikutip kembali oleh surat kabar pribumi. Kerja sama seperti itu merupakan hal yang luar biasa pada masa itu mengingat biaya penggunaan jasa telekomunikasi sangat tinggi sehingga hanya surat kabar tertentu yang mampu menggunakan jasa informasi tersebut.

Kesimpulan

            Pers Cina dengan didukung oleh kelengkapan produksi yang memadai muncul sebagai kekuatan penting dalam panggung kehidupan jurnalistik di Indonesia. Pers Cina memiliki perusahaan percetakan sendiri,modal dan dukungan finansial yang kuat. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki tersebut, pers Cina mampu memberikan warna tersendiri bagi dinamika perekembangan jurnalisme di Indonesia.

Keberadaan pers Cina tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat dan sejarah pers Indonesia. Pertumbuhan pers Cina yang bersamaan dengan bangkitnya semangat nasionalisme Indonesia memiliki titik persinggungan dalam beberapa tempat. Keberadaan pers Cina memberikan nilai positif bagi perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pers Cina banyak berperan sebagai partner bagi tokoh pergerakan dalam menyebarkan ide-ide, pemikiran serta informasi.

Hubungan pers Cina dan gerakan nasionalisme Indonesia setidaknya dapat dilacak dalam tiga aspek, yakni relasi sosial-politik, relasi psiko kultural dan relasi ekonomis. Relasi sosial-politik terutama dilihat dari peran Pers Cina dalam hubungannya dengan tokoh pergerakan. Pers Cina berperan sebagai mitra perjuangan, yakni sebagai media alternatif bagi pergerakan nasional.

Hubungan psiko-kultural diperlihatkan dengan fungsi pers sebagai media komunikasi massa. Pers Cina melalui pemberitaannya tentang berbagai peristiwa di Indonesia secara tidak langsung menyadarkan masyarakat Indonesia akan identitas sebagai bangsa Dari segi ekonomi, pers Cina dengan dukungan permodalan yang memadai membantu terpeliharanya eksistensi beberapa pers pribumi. 

---

[1] Ricklefs, M.C,  (2008) , A History of Modern Indonesia c 1300 to the Present, New York: Macmillan  Press, p. 173.

[2] Lohanda, Mona,  (1994), The Capitan og Batavia 1837-1942 A History of Chinese Establishment in Colonial History,  Jakarta: Djambatan, p. 137.

[3] Scholten, Elsbeth Locher, (1986), The Indonesian Revolution, Utrecht : RIJKS Universiteit Utrecht, p.10.

[4] Abdul Wakhid, (1999) , “ Modal Cina dan Nasionalisme Indonesia : Industri Pers Cina Pada Masa Pergerakan Nasional”, Lembaran Sejarah Volume 2 No 1 tahun 1999,  Fak. Ilmu Budaya dan Program Studi Sejarah Program Pasca Sarjana UGM, p. 103

[5] Ricklefs, M.C, op.cit, p. 176.

[6] Abdul Wakhid, op.cit., p.106.

[7] Leo Suryadinata, (1991), “Kwee Hing Tjiat: Nasionalisme Tionghoa,Tokoh Asimilasi”, Prisma No 7 Tahun 1991,  Jakarta: LP3ES, p. 74.

[8] Leo Suryadinata,  (1991), “Tjoe Bou San : Nasionalisme Tionghoa yang  Mati  Muda”, Prisma No 5 Tahun 1991,  Jakarta:LP3ES, p. 82.

[9] Leo suryadinata, op.cit., p.  82.

[10] Abdul Wakhid, op.cit., p. 107.

[11] Kahin, George Mc Turnan, (1952) , Nationalisme & Revolution in Indonesia, USA : Cornell University, p. 66.

[12] Razif, (1991) , “Marco Kartodikromo Perintis Jurnalis Pemegang Prinsip Pergerakan”, Prisma No.9 Tahun 1991,  Jakarta: LP3ES,  p. 81.

[13] Abdurrachman Surjomihardjo,  (2002) ,  Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia,  Jakarta: PN Kompas,  p. 65-70.

[14] Leo Suryadinata,  (1983), “ Liem Koen Hian Peranakan yang Mencari Identitas”, Prisma No 3 tahun 1983,  Jakarta: LP3ES,  p. 80.

Perkembangan Pariwisata Indonesia Pada Masa Hindia Belanda

Perkembangan pariwisata di Indonesia terjadi dalam beberapa tahapan dan periode. Masa pra kemerdekaan dan masa Masa pasca kemerdekaan. Masa pra kemerdekaan terbagi atas dua periode, periode masa Hindia Belanda dan periode pendudukan Jepang. Pentahapan dan periodisasi perkembangan pariwisata di Indonesia sesuai dengan pentahapan dan periodisasi dalam tonggak-tonggak sejarah bangsa Indonesia.

Kegiatan kepariwisataan yang kita kenal sekarang ini, telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda bahkan embrio kepariwisataan tersebut telah dikenal sejak  perkembagan kerajaan-kerajaan di nusantara. Pada masa kolonialisme Belanda pariwisata terbatas hanya diperuntkan bagi orang-orang Belanda, Indo-Belanda dan beberapa orang asing lainnya

Kunjungan wisata asing (wisatawan mancanegara) ke Hindia Belanda dapat dikatakan terbatas dari segi kuantitasnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor  selain karena memang sarana transportasi yang belum memadai, Pemerintah kolonial Belanda sengaja menutupi keberadaan Hindia Belanda terhadap wisatawan asing terutama wisatawan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh ketakutan pemerintah kolonial Belanda terhadap ketertarikan bangsa Eropa lainnya terhadap kekayaan Hindia Belanda yang mungkin akan berujung pada keinginan bangsa lain untuk menguasai Hindia Belanda.

Meskipun demikian Hindia Belanda tidak sepenuhnya tertutup bagi kedatangan bangsa lain. Pada tahun 1897 seorang wanita berkebangsaan Amerika, Eliza Ruhamah Scidmore  mengunjungi Hindia Belanda (Jawa) sebagaimana tertulis daam buku karangannya Java, The Garden of The East . Buku tersebut menjelaskan mengenai kunjungan dan pengalamannya sewaktu melakukan perjalanan (travelling) di Jawa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-19 Indonesia sudah dikunjungi oleh wisatawan asing, yang sekarang disebut wisatawan mancanegara.

Organisasi Dan Publikasi Kepariwisataan

            Tahun 1910, Gubernur Jenderal A.W.F Idenburg ,membentuk suatu organisasi yang bernama Vereeniging voor Toeristen Verker (VTV). VTV merupakan sebuah badan resmi pemerinrtah Hindia Belanda yang mengatur arus lalu lintas dan kegiatan kepariwisataan di Hindia Belanda.

Organisasi VTV yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda ini juga berfungsi sebagai biro perjalanan resmi (oficieel toeristen bureun). Dari kantor VTV tersebut dapat diperoleh bahan-bahan informasi wisata. Kantor VTV berlokasi di Rijswisk 11(Sekarang:ujung Jalan Veteran IV, Jakarta). Beberapa kali VTV berpindah tempat, hingga menetap di Noordwijk 36 (jalan Juanda-Jakarta).[1]

Selain menyelenggarakan kegiatan pariwisata, yang merupakan salah satu sumber keuangan organisasi tersebut, VTV juga menerbitkan berbagai informasi wisata dalam bentuk brosur maupun buku. Berbagai brosur ditulis dengan menggunakan Bahasa Inggris, sedangkan buku-buku yang diterbitkan oleh VTV, merupakan buku-buku penuntun wisata (guide book) , yang menjelaskan mengenai daerah-daerah wisata di pulau-pulau di Hindia Belanda, misal Lombok, Bali, Jawa dan pulau-pulau lainnya.

Biro perjalanan Hindia Belanda pada tahun 1923 menerbitkan semacam artikel bulanan bernama Tourism. Artikel tersebut secara selektif dikirim ke 10.000 alamat diseluruh dunia dalam usaha memperkenalkan pariwisata di Hindia Belanda.VTV berkantor pusat di Batavia (Jakarta) namun demikian, VTV juga memiliki cabang di beberapa tempat, khususnya di daerah-daerah basis wisatawan.

Informasi mengenai pariwisata di Hindia Belanda tidak hanya diterbitkan oleh biro resmi pemerintah Hindia Belanda (VTV). Kantor Informasi Wisata Garut misalnya. Perusahaan tersebut menerbitkan Java Tourist Guide, selain itu perusahaan tersebut pada tahun 1923 juga menerbitkan sebuah koran mingguan (Weekly Illustrated Newspaper). Koran tersebut diantaranya berisikan rubrik-rubrik sebagai berikut :

1.      Jadwal kereta api ekspres

2.      Ringkasan berita-berita luar negeri

3.      Siapa, kapan, dimana

4.      Pergi kemana dan melihat apa

5.      Berita-berita Garut

6.      Petunjuk-petunjuk bagi wisatawan

7.      Hotel-hotel yang direkomendasikan

8.      Kalimat-kalimat singkat yang berguna

9.      Nilai tukar mata uang

10.  Foto-foto dan lain sebagainya

selain organisasi wisata di Hindia Belanda, organisasi kepariwisataan di negeri Belanda juga aktif mempromosikan pariwisata di Hindia Belanda kepada para wisatawan asing mancanegara. Salah satunya adalah VVV (Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer).

Biro Perjalanan Pertama

            Mempromosikan Hindia Belanda kepada wisatawan asing khususnya negara-negara Eropa memang menjadi kecemasan tersendiri bagi pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda cemas, jika Hindia Belanda menjadi incaran negara lain. Namun demikian kunjungan wisatawan asing merupakan sumber pemasukan penting bagi keuangan Pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh sebab tersebut, Pemerintah menetapkan untuk membatasi kunjungan dan ruang gerak wisatawan asing.

            Perkembangan sarana transportasi antar negara, khususnya transportasi laut meningkatkan minat masyarakat Belanda untuk berkunjung ke Hindia Belanda. Dan hal tersebut semakin meningkat, mengikuti adanya perkembangan perhubungan udara antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda. Kegiatan itu dipelopori oleh tiga orang belanda, Van Weerden Poelman, Van Der Hoop, dan Van Der Broeke dengan pesawat Fokker F-VII “H-NACC”.

Mengikuti perkembangan kegiatan wisata ke Hindia belanda, maka sebuah perusahaan perjalanan Belanda Lissonne Lindemann membuka cabang di Batavia pada tahun 1926. Namun pada dasarnya, di Batavia sendiri telah memiliki sebuah perusahaan perjalanan bernama Nitour (Nederlands Indische Toeristen Bureau). Nitour merupakan anak perusahaan dari tiga buah perusahaan yakni Maskapai Pelayaran Kerajaan belanda, Maskapai penerbangan Kerajaan Belanda dan sebuah peusahaan pelayaran asing lainnya. Pada tahun 1928 Nitour dilebur dengan Lissonne Lindemann, berkantor di Rijswijk Nomor 2 dengan tetap mempergunakan nama Nitour. [2]

Meningkatnya sarana transportasi antara Eropa dan Hindia Belanda mengakibatkan meningkatnya pula arus kunjungan wisata asing di Hindia Belanda. Menurut catatan the Netherlands Indies Official Tourist Bureau, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Hindia Belanda berjumlah 8.147 orang. Meningkatnya arus wisatawan tersebut, kemudian diikuti pula oleh pembangunan berbagai sarana penunjang/akomodasi pariwisata mulai dibangun di Hindia Belanda.

Pembangunan sarana-sarana akomodasi pariwisata tersebut antara lain

-          Hotel-hotel bertaraf internasional di kota-kota pelabuhan.

Misalnya Hotel Des Indes di Batavia

-          Pembangunan prasarana jalan raya dan sarana transportasi kereta api.  Kemajuan tersebut diiringi pula oleh pembangunan sarana akomodasi di daerah-daerah pedalaman dan pegunungan yang berhawa sejuk.

Kesimpulan

Kegiatan kepariwisataan yang kita kenal sekarang ini, telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda bahkan embrio kepariwisataan tersebut telah dikenal sejak  perkembagan kerajaan-kerajaan di nusantara. Pada masa kolonialisme Belanda pariwisata terbatas hanya diperuntkan bagi orang-orang Belanda, Indo-Belanda dan beberapa orang asing lainnya.

Kunjungan wisata asing (wisatawan mancanegara) ke Hindia Belanda dapat dikatakan terbatas dari segi kuantitasnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor  selain karena memang sarana transportasi yang belum memadai, Pemerintah kolonial Belanda sengaja menutupi keberadaan Hindia Belanda terhadap wisatawan asing terutama wisatawan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh ketakutan pemerintah kolonial Belanda terhadap ketertarikan bangsa Eropa lainnya terhadap kekayaan Hindia Belanda.

Vereeniging voor Toeristen Verker (VTV) merupakan sebuah badan resmi pemerinrtah Hindia Belanda yang mengatur arus lalu lintas dan kegiatan kepariwisataan di Hindia Belanda. Selain menyelenggarakan kegiatan pariwisata, yang merupakan salah satu sumber keuangan organisasi tersebut, VTV juga menerbitkan berbagai informasi wisata dalam bentuk brosur maupun buku.

Nitour (Nederlands Indische Toeristen Bureau) merupakan perusahaan perjalanan di Batavia. Nitor sendiri didirikan mengikuti perkembangan kegiatan wisata asing ke Hindia belanda.

---

[1] H.Kodhyat. Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia(Jakerta : Grasindo, 1996), hlm. 47

[2] Ibid, hlm. 51

Mendobrak Tradisi, Menantang Bebas

Pendahuluan

Perempuan, sosok yang kerap melahirkan kontroversi. Perjalanannya dalam ruang publik adalah sebuah tragedi. Ia dicaci tapi dipuja, dinistakan tapi tetap didekati. Perempuan adalah sebuah kenisbian dalam sejarah perjalanan umat manusia,. Keberadaannya penentu keberlangsungan generasi, bagaimana sebuah bangsa pada akhirnya dapat diturunkan dan berkembang

Tapi, mengapa keberadaan wanita sering dipandang sebelah mata? Dinomorduakan, hanya dianggap sebagai pelengkap, bahkan dipinggirkan. Bukankah, ia adalah penyejuk hati, sebagaimana diucapkan oleh Umar bin Khatab. Tempat hati tertambat seperti uraian Hamka. Bahkan sejarahwan Anhar Gonggong menyatakan, perempuan dengan kekuatannya mampu merubah perjalanan cinta dan sejarah.

Ya, tentang perempuan. Keberadaanya dalam ruang publik sering tersisih oleh budaya patriarki, budaya yang seolah sengaja berkembang untuk meminggirkan perempuan. Sejak masa kolonial, kultur tanah air khususnya di Jawa secara terang-terangan telah meminggirkan peran peremuan. Tidak cukup hanya terkungkung oleh kekuasaan kolonial, seorang perempuan Jawa masih harus menerima tradisi “pingitan” yang merebut kebebasan mereka

Lantas apakah segala keterbatasan itu mengantar perempuan untuk digerus zaman? Menjadi sosok yang selalu dilupakan perannya. Tidak. Kenyataan membuktikan bahwa melalui posisinya sebagai sosok yang selalu dibuat tidak berdaya, perempuan justru telah mengukir sejarahnya sendiri.

Mengkritisi Pemerintah ala Kartini

Berbicara tradisi feodal berikut “tetek bengeknya”, tercermin jelas dalam tuturan cerita-cerita Kartini. Bagaimana manusia yang secara kodrati sama di mata Tuhan, justru dibeda-bedakan oleh sesama makhluknya sendiri. Kartini hidup menentang segala tradisi feodalisme yang menyengsarakan bangsanya.  

Kartini tumbuh dalam lingkungan kebangsawanan, lahir tanggal 21 April 1879 dari seorang bupati Jepara R.M.A Sosroningrat dan seorang selir bernama Ngasirah. Beberapa tahun setelah kelahirannya, Kartini menyusul kakak-kakaknya memasuki sekolah. Tahun 1885 pada usia enam tahun, Kartini dimasukan di sekolah Europese Legere School(Sekolah Rendah Belanda). Melalui pendidikan yang singkat itulah, Kartini dapat mengecap pengetahuan Barat dan bergaul dengan anak-anak Belanda secara bebas. Pergaulan yang disadari atau tidak, pada akhirnya akan mengantarkan Kartini mengkritisi tradisi feodal yang mengungkung bangsanya. 

Dalam pertemuan antara dunia Barat dan Dunia Pribumi, bahasa Belanda adalah alat penghubung yang penting. Disampaikan oleh Pramoedya Ananta Toer, Kartini menguasai alat ini sama sempurnanya dengan orang-orang Belanda. Dengan alat ini ia dapat memasuki dunia Barat dengan mudah, melakukan kritik dan penolakan terhadap tingkah orang-orang Belanda dan dapat menyampaikan keinginan-keinginan rakyatnya dalam percaturan politik. Sekilas Kartini nampak lebih mengagungkan bahasa Belanda sebagai alat perjuangan. Sikapnya ini tentu saja dapat menimbulkan salah paham, bahwa dengan ini seakan-akan ia telah menolak Bahasa Melayu.

Kartini tidak pernah menolak Bahasa Melayu, ia berpendapat bahwa Bahasa Belanda lebih efektif sebagai alat perjuangan di masanya. Keengganannya terhadap bahasa Melayu khususnya Melayu babu atau Melayu Pasar. mencerminkan suasana politik saat itu. Bahasa Melayu dipergunakan Belanda terhadap pribumi tidak lain sebagai menifestasi penghinaan, bahwa pribumi berada pada tingkat sangat bawah dibandingkan Belanda. Melayu babu tak ubahnya seperti bahasa Jawa paling kasar yang dipergunakan raja-raja Jawa pada hambanya yang paling hina menurut susunan kasta[1].

Kartini menolak perbudakan, meski perbudakan itu hanya tersirat lewat bahasa. Hal ini menegaskan betapa detailnya ia menafsirkan perbudakan dan penjajahan. Jika perempuan yang hidup dalam kunkungan adat saja begitu jeli, bagaimana mungkin bangsa ini sangat sederhana menerjemahkan kemerdekaan? Bangsa ini seakan sudah terpuaskan dengan kemerdekaan simbolis, merdeka dibawah cengkeraman tangan-tangan asing.  Ingatan kita tentu masih segar dengan pemberitaan PT Freeport yang memperpanjang kontraknya hingga tahun 2041. Dengan perpanjangan kontrak tersebut, berarti perusahaan tambah asal AS itu akan mengeruk bumi kita selama 74 tahun.  Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah kita begitu mudah takluk? Mengapa pemerintah kita tidak memiliki secuil saja keberanian Kartini untuk menentang kekuasaan asing.  

Kartini menginginkan kesetaraan dalam segala hal, termasuk dalam bahasa sekalipun. Sisi humanitarianisme (kemanusiaan) dan konsep persamaan ini dengan sendirinya telah mendarah daging dalam diri Kartini. Kartini mengungkapkan keinginanya agar dipandang sebagai individu yang sama dengan orang lain. Hal ini tercermin dalam surat Jepara tanggal 25 Mei 1899”…Ya, namaku hanya Kartini. Sebab itu, panggil aku Kartini saja, tanpa gelar, tanpa sebutan.” Meskipun lahir dan dibesarkan dalam lingkungan bangsawan, Kartini tidak mau dianggap jauh diatas orang lain. Ia adalah sosok demokratis yang rela melepas gelar, tanda panggilan kebesaran, dan status kebangsawannnya. Hal ini sungguh luar biasa, mengingat pada masa itu gelar adalah penanda status seseorang dalam hierarki feodalisme.

Kartini rela menanggalan status “raden ajeng” dan lepas dari gelar “raden ayu”. Meninggalkan keduanya sama halnya dengaan melepas jaminan kesejahteraan. Kartini menolak feodalisme, Apalah artinya memiliki darah bangsawan, dihormati, hidup mewah, dan lain sebagainya jika rakyat masih harus menjadi budak bangsa asing.

Kartini adalah figure pemimpin ideal jika saja ia memiliki kesempatan. Konsep dan pemikirannya adalah tempat bercermin bagi tokoh-tokoh politik masa kini. Adalah sebuah ironi jika pemimpin-pemimpin masa kini malah membangkitkan neo-feodalisme. Mereka yang duduk dibangku politik, justru me-raden ayu-kan diri sendiri. Mereka menjadi pemimpin yang gila hormat, berfoya-foya dengan uang rakyat, lantas mengangkat dirinya menduduki kasta tertinggi sehingga harus diagungkan,  

Kartini di Akhir Abad 20

Kartini ditetaapkan sebagai pahlawan nasional dengan SK Presiden RI No 108,2/5/1964. Tanggal lahirnya pun ditetapkan sebagai hari nasional. Setiap tanggal 21 April sekolah-sekolah menjadi lebih semarak dengan murid-murid yang mengenakan busana tradisional Jawa, berbagai lomba keputrian, dan acara-acara yang lain. Namun sayangnya kemeriahan peringatan Hari Kartini tidak selamanya merupakan sebuah ekspresi dan pendalaman atas nilai-nilai perjuangan Kartini. Bahkan memontum tersebut sering diwarnai dengan ha-hal yang tidak selaras dean nilai-nilai perjuangan Kartini seperti konteks kecantikan, fashion show, dan acara-acara lain yang menonjolkan kemewahan.

Melalui surat-suratnya yang terangkum dalam buku Door Duisternis tot Licht, seharusnya kita bisa melakukan penghormata terhadap Kartini dengan lebih bijak. Menelaah pemikiran-pemikirannya tidak hanya untuk kemajuan perempuan, tetapi juga kemajuan bangsa ini secara lebih luas. Jika bangsa Indonesia yang memiliki Kartini sebagai pejuang pembebas masih terbelanggu oleh keterbelakangan. Maka pertanyaannya hanya satu, “sudah sejauh mana bangsa ini telah mengenal Kartini?”

---

[1] Hlm 119pram